Berdasarkan situs turkishbanknotes.info, Turki mulai mengeluarkan uang kertas dan koin baru, disebut Yeni Türk Lirası (YTL) dan Yeni Kurus (Ykr), pada 1 Januari 2005. Dasar hukumnya adalah UU No.5083 tentang Mata Uang Republik Turki (Law on The Currency Unit of The Republic of Turkey). Satu YTL setara dengan 100 Ykr.
Masa persiapan menuju peredaran uang baru ini berjalan sekitar tujuh tahun. Masa ini digunakan untuk mencetak uang baru dan terutama menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat Turki. Sebab, menghilangkan enam angka nol dari nilai uang bukanlah masalah sederhana. Kurs konversi adalah 1 YTL untuk 1.000.000 TL.
UU Turki No.5083 menyatakan, tahapan redenominasi dibagi menjadi dua setelah keluarnya YTL dan YKr. Tahap pertama, pelabelan ‘Yeni’ (baru) pada mata uang redenominasi. Mata uang lama, Türk Lirası (TL), tetap berlaku bersamaan dengan YTL. Tahapan ini berjalan selama satu tahun.
Selama satu tahun itu, Bank Sentral Turki perlahan-lahan menarik TL dari peredaran. Mulai 1 Januari 2006, uang kertas dan koin TL ditarik habis dan sejak itu, uang YTL berlaku sebagai satu-satunya alat pembayaran.
Tahap kedua adalah proses menghilangkan kata ‘yeni’ dalam YTL. Sebab, UU Turki No.5083 menyatakan bahwa penggunaan kata ‘yeni’ hanya selama masa transisi. Bank Sentral Turki menetapkan penghilangan kata yeni dimulai pada 1 Januari 2009. Sejak itu, YTL dan TL dengan nilai redenominasi berlaku bersamaan.
Sepanjang tahun 2009, masyarakat Turki diminta menukar uang YTL yang mereka miliki kepada TL redenominasi. Bank Sentral menyediakan tempat penukaran di seluruh bank yang ada di Turki untuk memudahkan masyarakat.
Kondisi perekonomian Turki berjalan dengan baik sepanjang proses redenominasi. Turki menunjukkan redenominasi tidak mempengaruhi inflasi. Sepanjang 2005 hingga 2009, inflasi di Turki tercatat pada kisaran delapan hingga sembilan persen. Kenaikannya tidak terlalu besar.
BI menilai kondisi ekonomi Indonesia lebih baik daripada Turki pada saat redenominasi. Menurut Gubernur BI, Darmin Nasution, pertumbuhan perekonomian dan tingkat inflasi saat ini memungkinkan Indonesia memulai proses redenominasi.
“Kita percaya pertumbuhan ekonomi kita mengarah pada tujuh persen dan tingkat inflasi mengarah pada lima persen, bahkan lebih kecil,” tegasnya beberapa waktu lalu.
Dalam nota keuangan RAPBN 2011 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Augustus 2010, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 6,3 persen dan inflasi sebesar 5,3 persen. Pada akhir 2014, target pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7,7 persen. Angka ini, sebagaimana sering disampaikan Darmin, menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia bagus dan siap untuk redenominasi rupiah.
Namun, pandangan ini ditentang pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy. Ia menilai kondisi perekonomian Indonesia tidak siap untuk redenominasi.
Menurutnya, belajar redenominasi dari keberhasilan Turki merupakan kesalahan besar. Sebab, struktur perekonomian Indonesia sangat berbeda dengan negara Ottoman tersebut. “Tidak bisa apple to apple,” tegasnya saat dihubungi hukumonline via telepon.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, jelas Ichsan, lebih disebabkan ketersediaan sumber daya alam. Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang cukup.
Masalahnya, sebagian besar sumber daya alam tersebut dikelola perusahaan asing sehingga tidak secara nyata merupakan kekayaan Indonesia. Ichsan memberi contoh sederhana masalah daya beli.
Menurutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik selama ini tidak diikuti peningkatan daya beli masyarakat. Sebab, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang peningkatan keuntungan perusahaan asing yang mengelola SDA di Indonesia. “Pemilik pertumbuhan itu orang-orang asing yang membawa keuntungannya ke luar negeri,” sergahnya.
Ichsan menekankan bahwa redenominasi harusnya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. “Kuncinya daya beli. Jika daya beli tidak meningkat dengan adanya redenominasi, program ini hanya ilusi.”
